Sulawesi Selatan Terpanggil

Sulawesi Selatan Terpanggil

 

Makassar- Selasa 24 September 2019

Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi di Sulawesi Selatan turun ke jalan dengan meyerukan berbagai tuntutan kepada pemerintah.

Kader PD KMHDI Sul-Sel, PC KMHDI Makassar, dan PC KMHDI Palopo juga terlibat dalam aksi ini. Mereka dengan lantang menyampaikan orasinya, mereka saling memberi semangat, untuk tetap berjalan bergandengan tangan, merapatkan barisan, menyatukan suara, menyatukan pemikiran, berjuang dan bergerak bersama, demi keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Di Makassar para mahasiswa mulai bergerak pada pukul 10.00 wita. Massa aksi melakukan long march dari kampus masing-masing menuju kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Aksi berpuncak pada pukul 12.00 wita sampai pukul 20.00 wita.

Dalam aksi ini mereka menyatakan beberapa tuntutan, yaitu :

  1. Menolak RUU pertanahan dan melaksanakan Reforma Agraria sesuai UUPA no.5 tahun 1960
  2. Menolak RUU KPK dan RUU KUHP
  3. Menuntut ketegasan pemerintah dalam menindak para pihak yang tidak bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan hukum pidana dan mencabut surat izinnya.

Unjuk rasa di Kota Makassar berlangsung beberapa hari sampai tanggal 29 September 2019. Namun selama unjuk rasa ini berlangsung belum ada keputusan dari DPRD Kota Makassar mengenai tuntutan Mahasiswa.

Demikian pula yang terjadi di Kota Palopo Sulawesi selatan para mahasiswa melakukan unjuk rasa di lapangan pancasila depan kantor DPRD Kota Palopo. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Indonesia (API), memulai aksi dengan melakukan long march dari kampus masing-masing menuju kantor DPRD.

Dalam aksi ini mereka juga menyampaikan beberapa tuntutan, di antaranya :

  1. Mendesak presiden RI menolak penetapan RUU KPK
  2. Meminta untuk membubarkan BPJS dan kembali ke JAMKESMAS dan JAMKESDA
  3. Menolak RUU Pertanahan dan wujutkan reformasi agrarian
  4. Menolak RUU Pesantren
  5. Usut tuntas KARHUTLA
  6. Menolak RKUHP
  7. Menolak RUU ketenagakerjaan yang tidak berpihak kepada buruh Indonesia
  8. Mendesak pemerintah dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM

Aliansi Peduli Indonesia di Kota Palopo berlanjut sampai Rabu 25 September 2019, mereka menuntut kepada pihak kepolisian untuk membebaskan massa yang ditanggap. Mereka juga meminta dukungan anggota DPRD Kota Palopo untuk menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI.

Setelah melalui negosiasi dan diskusi panjang, aksi mahasiswa ini kemudian mendapat dukungan dari DPRD Kota Palopo untuk bersama-sama meneruskan kepada Presiden RI dan ketua DPR RI untuk melakukan penolakan. Dukungan ini di bacakan oleh anggota DPRD Kota Palopo Partai Golkar Steven Hamdani, “ Rekomendasi DPRD Kota Palopo, kepada Presiden RI dan DPR RI dengan hormat menindak lanjuti hasil serapan pemerintah Aliansi Peduli Indonesia (API) oleh DPRD Kota Palopo tanggal 25 September 2019, maka DPRD Kota Palopo mendukung dan bersama-sama untuk mendesak Presiden RI menolak Revisi Undang-Undang KPK, Bubarkan BPJS dan kembali ke JAMKESMAS dan JAMKESDA ”.