Aksi Unjuk Rasa oleh PC KMHDI Makassar dan Beberapa Organisasi Eksternal “Aliasi Demokrasi Emergency Indonesia”

Makassar– Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PC KMDHI) Makassar menggelar Aksi Unjuk  Rasa bersama 9 Organisasi Eksternal Di Depan Kantor DPRD  Provinsi  Sulawesi Selatan (SulSel), Rabu (13/4/2022), sejak pukul 14.00 Wita.

Gabungan peserta aksi  dari 10 organisasi eksternal kampus yang terdiri dari, PPM ( Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa) EK LMND Makassar, KMHDI Makassar, KAM ( Koalisi Aktivis Makassar), KPM IBM ( Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mangondow) Makassar, SPMP, GRD (Gerakan Mahasiswa Bersatu), GMNI ( Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), bersatu dalam satu gerakan aksi yang dinamakan Aliasi Demokrasi Emergency Indonesia.

Dalam satuan gerak Aliansi Demokrasi Emergency para mahasiswa menyuarakan delapan point tuntutan kepada pemerintah pusat, Menolak Kenaikan PPN 11%, Menolak Kenaikan Bahan Pokok, Menolak Kenaikan Harga BBM, Menolak Pemindahan IKN, Usut Tuntas Mafia Solar, Mendesak Pengesahan UU Masyarakat Adat, Cabut UU Omnibuslaw dan Mengusut Tuntas Kasus Pelanggaran HAM.

Secara bergantian para  demonstran menyampaikan orasi meyuarakan delapan tuntutan mereka dengan menggunakan MOKOM (mobil komando) serta membawa spanduk berisi pesan protes, Aksi yang mereka  lakukan mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian.

Ayu Mita Reskiyani selaku ketua PC KMHDI Makassar, juga turut menyampaikan orasinya.

Tanggapan terkait kenaikan ppn:  kenaikan PPn yang semula 10% menjadi 11% yang akan sangat berpengaruh di masyarakat sebagai konsumen atas barang yang dikonsumsi. Kenaikan-kenaikan yang terjadi tentunya akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan akan mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah sejauh ini belum mampu menjalankan amanat Undang-Undang Dasar yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian kebijakan pemerintah belum memiliki sense of crisis,”

Dengan berjalannya demonstran yang di lakukan oleh kawan-kawan mahasiswa akhirnya mendapatkan respon dari pihak DPRD SULSEL untuk berdialog dengan para demonsran di ruangan kantor DPRD SULSEL.

Dengan percakapan yang di lakukan oleh pihak DPRD dan rekan dari mahasiswa maka dengan ini pihak DPRD PROVISI  SULAWESI SELATAN akan menyampaikan delapan tuntutan yang di lakukan oleh kawan-kawan mahasiswa ke DPRD PUSAT.

Dengan aksi yang di lakukan oleh rekan-rekan mahasiswa, besar harapannya semoaga DPRD PUSAT dapat mendengarkan aspirasi yang di sampaikan oleh mahasiwa karna kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah yang memberatkan masyarakat dan itu menjadi keresahan kita semua .

Ayu Mita juga mengharap agar generasi muda terutama mahasiswa, mampu mengenali masalah yang ada di masyarakat dan menyampaikan aspirasi mereka.

Besar harapan saya untuk kaum mahasiswa agar peka terhadap isu isu yg ada dimasyarat, untuk aliansi demokrasi emergency Indonesia semoga kita selalu aktif dalam pergerakan dan selalu menjadi tempat untuk menyalurkan aspirasi aspirasi masyarakat Indonesia”. Ucapnya.