KMHDI Makassar Kecam Tindakan Represif Satpol PP Terhadap Mahasiswa

Makassar- Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) Makassar yang tergabung dalam Aliansi Satu Simpul Makassar Untuk Indonesia (GMKI, GMNI, PMKRI, KMHDI, dan LMND)mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oknum aparat satpol PP pada aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis 24 September 2020.

Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Aliansi Satu Simpul Makassar Untuk Indonesia itu sebagai peringatan Hari Tani Nasional. Pada aksi ini mahasiswa menyampaikan beberapa orasi ilmiah menuntut pemerintah Laksanakan Reforma Agraria dan Gagalkan Omnibus Law dengan beberapa poin isu turunannya yakni : menuntut pemerintah untuk segera membagikan sertifikat hak atas tanah secara gratis, Stop Intimidasi dan perampasan lahan, dan menuntut pemerintah untuk meningkatkan subsidi diwilayah agraria.

Aksi ini merupakan aksi damai dan terkonsolidasi, sudah ada surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian. Pada awalnya aksi ini berjalan damai, Namun kemudian oknum Satpol PP memukul mahasiswa secara sepihak, menendang dan menyeretnya ke dalam gerbang untuk kemudian dikeroyok.

Ketua KMHDI Makassar, Ganggadatta Menegaskan agar tindakan represif yang dilakukan oleh oknum Satpol PP harus diproses secara hukum sebab
menyampaikan aspirasi di muka umum dilindungi oleh undang-undang dan siapapun yang menghalangi bahkan menggunakan cara kekerasan merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-Undang
“Kami mengecam segala bentuk tindakan represif aparat terhadap aktivis, agar kedepannya kebebasan menyampaikan aspirasi tidak lagi memakan korban dengan dilakukannya pemukulan oleh aparat secara sepihak” tuturnya.