Momentum Hari Tani Nasional, PC KMHDI Makassar dan PMKRI Makassar Tegaskan 4 Tuntutan

Makassar- Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma  Indonesia  dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Makassar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Petani menegaskan beberapa tuntutan dalam peringatan Hari Tani Nasional (24/09/2021).

Petani merupakan ujung tombak ketahanan pangan nasional, Indonesia sebagai Negara agraris dimana penduduknya sebagian besar adalah petani. Sudah 75 Tahun Indonesia merdeka namun petani jauh dari kata kesejahteraan. Tata kelola pemerintahan yang buruk membuat para petani tidak sejahtera karena kebijakan yang selalu pro terhadap oligarki

Ketut Suardika  sebagai Jenral Lapangan menegaskan, bahwa pemerintah harusnya dengan penuh tanggung jawab atas hasil pertanian rakyat yang sangat rendah nilai jualnya saat dipasarkan. Serta menyinggung terkait program Food Estate yang minim melibatkan kaum tani.

“Pemerintah harus bertanggung jawab atas pangan rakyat yang cukup dan murah di desa dan kota, produksi kaum tani yang murah, dan nilai tukar kaum tani, peternak, nelayan yang adil. Pemerintah juga harus menghentikan pembangunan Food Estate untuk pemenuhan pangan nasional, pangan nasional harus diproduksi oleh kaum tani sendiri”, Ujarnya.

Ayu Mita Reskiani selaku ketua PC KMHDI Makassar merasa kecewa seharusnya degan di peringati Hari Tani Nasional  ini kita bisa menyampaikan aspirasi dari keluh resah masyarakat kepada pemerintah agar diya bisa peka terhadapa kondisi dan situasi yang di alami oleh masyarakat di era new normal ini.

“Saya sangat kecewa Seharusnya di hari tani ini kita bisa menyuarakan suara petani indonesia di masa era new normal ini, menyuarakan keluh kesah mereka. Saya cukup kecewa karena kita tidak bisa melakukan aksi ini” Ujar ayu`.

Kader PC KMHDI Makassar sangat antusias saat akan di adakan ya seruan aksi ini. namun memgetahui bahwa pihak Polrestabes tidak memberikan izin, mereka sangat kecewa. Bahkan ada dari mereka sudah berkumpul paginya di Pura Giri Natha Makassar dan bersiap untuk mengikuti aksi.

Petrus, sapaan akrabnya, juga menyampaikan kekesalannya terkait masalah perampasan lahan pertanian yang masih sering terjadi, begitupun dengan kelangkaan pupuk dan importir beras.

“Petani sebagai penyanggah tatanan nasional kata Bung Karno seharusnya disejahterakan namun kenyataanya perampasan lahan terjadi dimana-mana dengan alasan pembangunan, kelangkaan pupuk membuat para petani penghasilanya turun,impor beras pada saat petani lagi memanen sehingga harga gabah turun dan belum lagi monopoli harga komodity. Masalah seperti ini sebenarnya menjadi perhatian pemerintah karena bangsa yang kuat adalah dimana Negara menjamin  perut rakyatnya bisa kenyang”, Tutup Petrus.

Adapun beberapa Tuntutan kepada Dinas Petanian SULSEL, DPRD Provinsi SULSEL, dan Menteri Pertanian Republik Indonesia, diantaranya ialah

  1. Stop impor beras
  2. Optimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani di SULSEL
  3. Hentikan konflik agraria yang merugikan petani
  4. Naikkan harga komodity pertanian